Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur system kehidupannya (Hukum, Politik Ekonomi, dll). Ia lahir dari, berkembang bersama dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan masyarakat di Indonesia ini telah dinyatakan oleh sarjana penekun hukum adat, diantaranya ialah Van Vollenhoven mengatakan bahwa di wilayah Nusantara yang kini disebut negeri multicultural, terdapat 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat, yaitu wilayah adat : Aceh; Gayo Alas Batak; Minangkabau, Mentawai; Sumatera Selatan, Enggano; Melayu, Bangka Belitung; Kalimantan; Minahasa; Gorontalo; Toraja; Sulawesi Utara; Kepulauan ternate; Maluku, Irian Barat (sekarang Papua); Kepulaun Timor; Bali, Lombok; Jateng, Jatim, Madura; Solo, Yogyakarta; Jawa Barat, Jakarta.

(Ade Saptomo, “hukum dan kearifan Lokal”, (Jakarta : Gramedia, 2010), Hal.14

Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Lokal

Menurut pandangan Moores, jika hukum Negara dan hukum lokal berinteraksi di dalam lokal sosial yang sama maka diduga akan melahirkan 4 kemungkinan. Kemungkinan dimaksud diasumsikan sebagai berikut :

1. Integrasi (integrate), yaitu penggabungan sebagian hukum Negara dan sebagian hukum lokal,
2. Inkorporasi (incorporate) , yaitu penggabungan sebagian hukum Negara keadalam hukum adat atau sebaliknya,
3. Konflik (conflict), dimana tidak terjadi penggabungan sama sekali karena hukum Negara dan hukum lokal saling bertentangan,
4. Menghindar (avoidance), yaitu salah satu hukum menghindari keberlakuan hukum yang lain. (Ade Saptomo, “hukum dan kearifan Lokal”, (Jakarta : Gramedia, 2010), Hal.70
   

Pendekatan Hukum Positif Oleh Hakim

Dalam hukum modern dewasa ini, metode pendekatan hukum hanya pada aturan yang tertulis sebagaimana halnya digawangi oleh penganut teori hukum positif, dirasa kurang bisa memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan. Selama ini banyak pihak merasakan betapa lembaga pengadilan dianggap terlalu sarat dengan prosedur, formalitas, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang Hakim terhadap putusan yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Seharusya Hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan yang dalam dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena Hakim buka lagi sekedar corong undang-undang.

(Erman Suparman, Persepsi Tentang Keadilan dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa, Makalah, Hal. 1)

Hukum Alam

Hukum alam adalah ekspresi dari kegiatan manusia yang mencari keadilan sejati yang mutlak. Hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Ajaran - ajaran hukum alam sudah banyak dipergunakan oleh pelbagai bagian masyarakat dan generasi, untuk mengungkan aspirasi-aspirasi. Dalam perjalaan sejarah tercermin bahwa hukum alam dapat dipergunakan sebagai “senjata” untuk perkembangan politik dan hukum.

(Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 165)

Penafsiran Hukum

Jawaban atas pertanyaan ini, ialah bahwa dalam hal terdapat pemisahan tajam antara pembuatan hukum dan penafsiran hukum, maka kedudukan penafsiran hukum lebih rendah dari pembuatan hukum, keadaan ini melahirkan aliran normatif hukum, legal positivisme yang menganggap teks hukum sebagai sesuatu yang memiki otonomi mutlak. Sebaliknya, apabila antara pembuatan hukum dan penafsiran hukum tidak terdapat pemisahan yang tajam, maka kedudukan penafsiran hukum lebih tinggi daripada pembuatan hukum. Keadaan ini akan melahirkan pemikiran yang sesuai dengan teori realisme, juga teori hukum alam, yang menolak peraturan yang dirasa tidak adil dan karena itu kita memilih pembebasan, keluar dari lingkaran peraturan yang ada.

(Eddy O.S Hiariej, “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana”, (Jakarta : Erlangga, 2009), Hal. 66).