Penafsiran Hukum

Jawaban atas pertanyaan ini, ialah bahwa dalam hal terdapat pemisahan tajam antara pembuatan hukum dan penafsiran hukum, maka kedudukan penafsiran hukum lebih rendah dari pembuatan hukum, keadaan ini melahirkan aliran normatif hukum, legal positivisme yang menganggap teks hukum sebagai sesuatu yang memiki otonomi mutlak. Sebaliknya, apabila antara pembuatan hukum dan penafsiran hukum tidak terdapat pemisahan yang tajam, maka kedudukan penafsiran hukum lebih tinggi daripada pembuatan hukum. Keadaan ini akan melahirkan pemikiran yang sesuai dengan teori realisme, juga teori hukum alam, yang menolak peraturan yang dirasa tidak adil dan karena itu kita memilih pembebasan, keluar dari lingkaran peraturan yang ada.

(Eddy O.S Hiariej, “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana”, (Jakarta : Erlangga, 2009), Hal. 66).